Joki skripsi dan tesis hukum

 Kawan, bila kalian sedang mengerjakan skripsi, ataupun tesis dalam bidang ilmu Hukum baik hukum pidana, atau perdata dan yg lainnya.. kami dan team siap membantu, mulai dari proses proposal sampai dengan lulus.. khususnya dalam wilayah palembang dan sekitarnya bisa konsultasi secara langsung. Akan di bantu dari awal sampai dengan lulus. Untuk di wilayah di luar provinsi sumsel kita komunikasikan via wa dan telegram. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa hubungi team kami di 087798070381 (bisa wa dan telegram) untuk privasi kami jamin aman, dan lolos plagiat. Terima kasih

Bajak blogg suamiku

Helooooo 🤣 akhirnya aku bisa nulis Disini jg wkwkw .. 

Duhai kakandaku papanya duo malik (cieleh) Malam ini izinkan dakuh membajak blog mu ini.. mungkin akan ketagihan nulis disini nantinya, tp kita jgn terlalu sering membahas hal yg nanti ya.. kita bahas aja dl yang sekarang.. 

Waw... Sekarang sudah 2022 lhooo.. masyaallah tabarrakallah, banyak yg sdh dilalu yaaa .. kalo ngmg ngk kerasa sih bohong karena perjalanan hidup tidak sesingkat dan semulus dgn suasana yg di inginkan serta (kadang) butuh perjuangan yg biasa aja atau luar biasa untuk melewat

Era Baru!

 Halooooo... hahah! Blog ini ternyata setelah saya tinggal bertahun-tahun masih ada yang baca yaa.. gak nyangka juga.. hahaha. Banyak kejadian dalam hidup saya selama gak posting tulisan di blog ini, banyak banget malah, hahaha daaaaan banyak juga postingan lama-lama yang saya hapus, kenapa di hapus? Ya karena saya mau hapus, cerita2 yang pada akhirnya tragis dan menyedihkan, kan buat apa di simpan

Kejahatan Agresi-H.P.Internasional

43Kejahatan Agresi
Stefan Barriga

PENGANTAR
Kejahatan AGRESI, atau kejahatan melawan perdamaian, yang terkenal dengan “tindak pidana  internasional tingkat tinggi” oleh Robert H. Jackson, Kepala Jaksa Agung di pengadilan Nuremberg. Dari dua puluh dua pembentuk pemimpin Nazi yang  dituntut di Nuremberg, dua belas didakwa atas kejahatan melawan perdamaian. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh ( Pengadilan Tokyo) mempunyai focus yang lebih kuat dalam agresi. Pengadilan Tokyo hanya mengadili pemimpin politik dan militer yang melakukan tindak pidana termasuk agresi.Dua puluh empat dari mereka dihukum atas kejahatan ini.

Kejahatan agresi, esensinya adalah kejahatan yang mengobarkan suatu perang ilegal, atau dengan kata lain perang yang kontroversi dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan ini, akibat wajar hukum pidana kepada tanggungjawab Negara untuk kasus penyalahgunaan angkatan bersenjata

Sekilas Tentang Peradilan Militer.

BAB I

 PENDAHULUAN 

A. Umum.

1.                  Pada tanggal 15 Oktober 1997 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, undang-undang tersebut secara substansial mengatur tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditurat, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Tata Usaha Militer.

2.                  Sebelum berlakunya undang-undang tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Peradilan Militer antara lain :

a.                   Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagai undang-undang federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan Ketentaraan, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Agung. Sedangkan Kejaksaan dan Pengadilan Ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan Tentara, Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Agung.

UU Permil

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  31 TAHUN 1997
TENTANG
PERADILAN MILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;

c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara;

d. bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia serta perkembangan hukum nasional;

SERAT WEDHATAMA & NASEHAT AYAH.

hmm.. kemaren ngubek-ngubek buku di lemari, ehh.. ketemu buku yang selama ini hilang, buku "hadiah" dari kakak, waktu baru2 kuliah di jogja ada kata-kata yang gak bisa aku lupakan sampai sekarang terniang-niang terus di telinga dan pikiran, ini kata2 nya:

"Kikisane mung sapala palayune ngendelken yayah wibi bangkit tur bangsaning luhur lah iya iya ingkang rama balik sira sarawungan bae durung mring atining tata krama nggonangon agama suci"